Kupang, lldikti15kemdiktisaintek.go.id – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV memperkuat tata kelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan tersebut digelar di Aula Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kamis (6/8), dan diikuti Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan operator Program KIP Kuliah di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV.
Dalam sosialisasi ini hadir Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Eng. Sandro Mihradi, serta Penanggung Jawab Program KIP Kuliah PPAPT, Dr. Mini Ika, sebagai narasumber.
Kegiatan ini menjadi forum penguatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, LLDIKTI Wilayah XV, dan perguruan tinggi dalam memastikan Program KIP Kuliah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam laporan ketua panitia yang disampaikan Benediktus Gaya, disebutkan bahwa sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman perguruan tinggi mengenai kebijakan, mekanisme, serta teknis pelaksanaan Program KIP Kuliah Tahun 2026.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KIP Kuliah pada tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi sekaligus merumuskan langkah penguatan tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaan program ke depan.
Sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola program yang berintegritas, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara LLDIKTI Wilayah XV dan perwakilan perguruan tinggi swasta.
Penandatanganan Pakta Integritas menjadi simbol komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program KIP Kuliah untuk melaksanakan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas.
Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng., dalam sambutannya menegaskan bahwa Program KIP Kuliah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Prof. Adrianus, pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan. Karena itu, proses seleksi penerima KIP Kuliah harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
“KIP Kuliah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, tetapi merupakan investasi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong pimpinan perguruan tinggi memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan seluruh tahapan pengelolaan KIP Kuliah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin memastikan tata kelola Program KIP Kuliah terus diperkuat sehingga penyelenggaraannya semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, manfaat program benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang berhak menerimanya,” katanya.
Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Program KIP Kuliah yang berkualitas, berintegritas, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan tinggi bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
