Kupang, lldikti15.kemdiktisaintek.go.id – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV menyelenggarakan kegiatan Penguatan Standar Pelayanan Publik dan Penataan Standar Pelayanan di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XV Tahun Anggaran 2026 di Hotel Naka Kupang pada 3 November 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah XV, Agustinus M.B.P. Fahik, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan standar pelayanan publik merupakan bagian penting dari upaya pembenahan birokrasi yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ia menjelaskan bahwa LLDIKTI Wilayah XV telah memulai penyusunan standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sejak tahun 2021. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama terkait integritas aparatur, komitmen pimpinan, pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta penguatan fungsi pengawasan.
Menurutnya, pelayanan publik harus dilaksanakan secara cepat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pelayanan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan keterlambatan maupun penyimpangan.
“Dukungan dan komitmen pimpinan sangat penting agar seluruh prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Setiap permasalahan yang muncul harus dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyusunan standar pelayanan publik memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan kepastian layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, mencegah maladministrasi, menyediakan instrumen kontrol bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun standar pelayanan publik yang lebih komprehensif, terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta adanya pembaruan Maklumat Pelayanan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi.
Pada sesi pemaparan materi, narasumber Jusuf Manilapai dari Universitas Nusa Cendana Kupang menekankan pentingnya keterpaduan antara Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Maklumat Pelayanan sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV.
Ia menjelaskan bahwa standar pelayanan harus mampu memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, bagaimana permohonan diproses, berapa lama waktu penyelesaian, serta hasil pelayanan yang akan diterima. Dengan demikian, setiap unit kerja harus memahami dan melaksanakan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, penyusunan standar pelayanan tidak cukup hanya dengan memiliki dokumen SOP, tetapi harus disertai penjelasan alur pelayanan secara terperinci agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh petugas. Selain itu, standar pelayanan juga perlu memuat komponen persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, serta mekanisme penanganan pengaduan.
Narasumber juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa standar yang telah disusun benar-benar diterapkan, termasuk melakukan pemantauan terhadap umpan balik dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan kualitas layanan.
Dalam kaitannya dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kelengkapan dokumen standar pelayanan serta bukti implementasinya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan juga harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dievaluasi dampaknya secara berkala.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesamaan pemahaman bagi seluruh tim kerja dan pegawai LLDIKTI Wilayah XV dalam menyusun, menerapkan, serta mengevaluasi standar pelayanan publik. Setiap unit kerja diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan layanan, menyusun prosedur yang jelas, dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Melalui penguatan standar pelayanan publik ini, LLDIKTI Wilayah XV berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada perguruan tinggi swasta, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dengan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan dilaksanakan secara konsisten, LLDIKTI Wilayah XV diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan terpercaya.